Buku selengkapnya dapat dibaca online di link ISSU berikut: http://issuu.com/ritamustikasari/docs/20131124_kelembagaan_air

Pengantar

Masyarakat sebagai pemegang hak (right holder), seperti yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, akan dijamin oleh negara untuk mendapatkan air bagi pemenenuhan kebutuhan pokok di dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat terselenggara dengan baik, maka Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Dengan demikian, menjadi hal penting untuk memastikan keterlibatan masyarakat dan organisasinya dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Harus diakui bahwa sampai saat ini kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air tergolong minim. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh proses-proses pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan melalui mekanisme top down. Sedangkan persoalan kurangnya ketersediaan air bersih untuk mendapatkan kehidupan layak di masyarakat sering terjadi dan menimbulkan konflik para pengguna air. Belum lagi diperburuk dengan adanya restrukturisasi pengelolalaan sumber daya air melalui pendekatan privatisasi yang belakangan marak terjadi tidak terkendali.

Sesungguhnya, di tataran praktek pada kehidupan sehari-hari, banyak kita temukan masyarakat secara arif menjaga dan memanfaatkan sumber daya air untuk pemenuhaan kebutuhan atas air. Dengan fakta seperti ini, maka seharusnya pemerintah memberikan pengakuan atas upaya mereka dengan menyediakan ruang seluas-luasnya agar mereka terlibat dalam penentuan kebijakan pengelolan sumber daya air. Agar keterlibatan ini bisa berjalan efektif, maka menjadi penting untuk mempersiapkan kapasitas dan kemampuan organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok masyarakat.

Sebagai salah satu upaya menjawab kebutuhan ini adalah menerbitkan buku Kelembagaan Air ini yang merupakan rangkaian publikasi dari pembelajaran Proyek CDP IWRM NA (Capacity Development Project to implement Negotiated Approach to Integrated Water Resources Management) . Serial publikasi ini diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan dalam memimpin perubahan terkait pengelolaan sumber daya air, khususnya di Daerah Aliran Sungai masing-masing.

Sebagai penutup, Telapak Indonesia dan Both ENDS Belanda berharap pemerintah bisa memastikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif di dalam proses-proses penentuan kebijakan dan intervensi pengelolaan sumber daya air. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi kelompok masyarakat sipil untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia yang lebih baik dan adil. Karena air adalah hak asasi setiap warga negara di Indonesia.

Christian Purba
Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional 2009-2014 (Telapak)